Digelarnya rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah kebijakan berupa kebijakan kolektif sepakat serempak
|
| Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka ingin SE bersama tangani Covid SE Soloraya (skala.id) |
SOLO - Gibran Rakabuming menghadiri silaturahmi dengan Kepala Daerah dan Forkopimda se Solo Raya (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sregen, Klaten) dalam rangka rapat koordinasi terkait penanganan pandemi Covid-19 di Solo Raya bertempat di Aula Korem 074/Warastratama, Kamis (23/6/2021).
Rapat Koordinasi dibuka dengan paparan yang disampaikan oleh Komandan Korem 074/Warastratama, Kolonel Infantri Deddy Suryadi terkait kondisi terkini penularan wabah covid-19 di Solo Raya.
"Perkembangan kasus aktif di wilayah Solo Raya sudah menyentuh angka 7.352 kasus. Saat ini seluruh kepala daerah baik Walikota maupun Bupati sedang fokus untuk menyelamatkan masyarakat di Solo," jelasnya.
Digelarnya rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah kebijakan berupa kebijakan kolektif sepakat serempak dan gerakan bersama berbasis aglomerasi regional yang mengacu pada INMENDAGRI dan SE Gubernur dalam menangani wabah Covid-19 ini.
Pada kesempatan ini, Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka berharap semoga SE yang dikeluarkan masing masing wilayah di Solo Raya dapat seragam dan kompak.
"Semua kepala daerah sudah terkumpul, yang jelas beliau-beliau ini kompak agar aturan yang kita rilis ini tidak berbeda beda, bisa serempak," jelasnya.
Selain itu Gibran juga menyampaikan perlunya kerjasama dan saling mensupport. Bahkan Kota Solo siap bersinergi dan bekerjasama dengan daerah daerah lain di Solo Raya dalam menekan angka Covid-19 di Solo Raya.
"Saya harap kali ini kedepannya bisa bersinergi dan SE nya bisa seragam. Solo siap mensupport, siap bergandangan tangan siap bersinergi, ada masukan siap menampung juga. Pokoknya kita harus bergandangan tangan semua, tidak boleh saling menyalahkan. Solo siap menyeragamkan SE yang baru nanti", imbuhnya.
Terdapat beberapa point kebijakan yang akan Solo Raya mulai dari pembatasan kapasitas, pembatasan waktu operasional, penegakan disiplin protokol kesehatan, pembatasan kegiatan masyarakat secara terstruktur hingga program percepatan vaksinasi. (Ade)
