Mundurnya 20 ASN Dinkes Banten tersebut dianggap salah satu bentuk ingkar janji sumpah jabatan sebagai ASN ketika para ASN dilatik
TANGERANG SELATAN – Pengamat kebijakan publik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Miftahul Adib menilai mundurnya 20 ASN eselon IIII dan IV dilingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Propinsi Banten, merupakan langkah konyol.
Bahkan, Dosen Fisip Unis Tangerang, itu beranggapan mundurnya 20 ASN tersebut merupakan pukulan telak kepada Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Harzumy.
Pasalnya, Adib menilai mundurnya 20 ASN tersebut ketika Pemprop Banten, tengah memprioritaskan penanganan kesehatan.
“Saya kira ini pertama pukulan telak kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Ketika harus prioritas menangani soal kesehatan, 20 pejabat di Dinas Kesehatan mundur,” terang Adib Miftahul saat dihubungi dihubungi, Senin (31/5/2021).
Meski begitu, Adib mempertanyakan loyalitas dari 20 ASN yang mundur tersebut ketika kasus korupsi menyerang Dinkes Banten.
Bahkan, Adib berharap Inspektorat Banten untuk segera melakukan pemeriksaan lantaran pihaknya curiga apa yang terjadi di Dinkes Banten, sehingga 20 ASN mengundurkan diri secara bersamaan.
“Maka, beberapa waktu yang lalu saya katakan, loyalitas anak buah WH patut dipertanyakan seiring banyaknya kasus korupsi yang menjerat,” katanya.
“Kedua, harus dilakukan evaluasi menyeluruh dan penyelidikan oleh Inspektorat, apa yang terjadi di Dinas Kesehatan? Apakah mereka mbalelo? Harus ditemukan akar masalah. Kalau tak sesuai sumpah ASN, harus diberikan sanksi yang tegas,” tambah Adib Miftahul.
Disisi lain, Adib berpendapat bahwa mundurnya 20 ASN tersebut dianggap sebagai solidaritas. Namun, melihatbsisi hukum, pihaknya melihat penetapan tersangka memang sesuai fakta.
“20 pejabat ini mundur karena bentuk solidaritas kepada salah satu temannya yang dijadikan tersangka. Saya melihat begini, kalau status tersangka memang sesuai fakta hukum, saya kira pembelaan oleh 20 ASN ini konyol,” tegasnya.
Mundurnya 20 ASN Dinkes Banten tersebut dianggap salah satu bentuk ingkar janji sumpah jabatan sebagai ASN ketika para ASN dilatik.
Dengan demikian Adib menduga mundurnya 20 ASN Dinkes Banten merupakan politisasi lantaran jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, tinggal satu tahun lagi.
“Mereka telah mengingkari sumpah jabatan, yaitu harus mengabdi kepada kebenaran dan masyarakat. Kan sesuai sumpah mereka harus berlaku profesional, bekerja sesuai aturan. Kalo mereka mengaku ada tekanan, intimidasi, ya tak usah dihiraukan. Mereka kan sudah tau, bahwa harus bekerja benar,” tegasnya.
“Keempat, mundurnya 20 ASN ini bersifat politis. Karena tidak sampai 1 tahun kepemimpinan WH Andika berakhir, kenapa tidak 3 tahun yang lalu? Saya menduga ada Invisible hand atau tangan tak terlihat yang menggerakkan 20 ASN ini,” beber Adib. (Ade)
